Pj. Bupati Gunung Mas membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten Gunung Mas di Aula BAPPERIDA setempat pada Tanggal 01 Agustus 2024, rapat ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gunung Mas dan stakeholder terkait yakni Badan Pusat Statistik Gunung Mas dan BPJS Kesehatan Kuala Kurun. Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan ini adalah Priambudi Margono dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI.
Dalam sambutannya Herson B. Aden menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten perlu segera menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati tentang percepatan penanggulangan kemiskinan serta segera Menyusun dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) sebagai bagian integral dari dokumen perancanaan 5 (lima) tahunan daerah yaitu RPJMD. Hal ini penting dilakukan agar penanggulangan kemiskinan di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau lebih terarah dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan ini Priambudi selaku narasumber dari TNP2K menyampaikan bahwa terdapat 3 (tiga) skenario yang penting untuk dilakukan dalam hal penurunan kemiskinan ekstrem. Pertama yaitu memastikan Komplementaritas Tiga Strategi Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan. Untuk dapat melaksanakan ke tiga strategi itu maka dibutuhkan sebauh perencanaan yang holistik dengan memanfaatkan data-data kemiskinan yang ada baik itu data DTKS, Data P3KE serta data Regsosek Bappenas. Khusus untuk data P3KE dapat diakses langsung melalui web https://p3ke.kemenkopmk.go.id/ dan kehadiran data-data ini tidak perlu dipertentangkan karena memiliki dasar hukumnya masing-masing jelasnya. Lebih lanjut ungkapnya pihak TNP2K bersedia memberikan asistensi bagi Pemkab Gunung Mas dalam menyusun dokumen RPKD yang dibutuhkan serta berbagai skenario percepatan penanggulangan kemiskinan yang dapat dilakukan oleh Pemkab.
Lebih lanjut Kepala BAPPERIDA Yantrio Aulia juga menyampaikan tentang data-data makro yang terkait dengan kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas, seperti angka kemiskinan, indeks rasio gini, indeks pembangunan manusia, indeks kedalaman kemiskinan serta indeks keparahan kemiskinan, serta data-data makro lainnya. Selain itu juga dijelaskan olehnya bahwa Kabupaten Gunung Mas telah mengajukan data REGSOSEK kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Namun karena via aplikasi web yang terhubung dengan Pusat Data Nasional (PDN) menyebabkan aplikasi “SEPAKAT” ataupun dashboard akun regsosek milik BAPPENAS ikut terkena dampaknya. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diminta untuk mengulang kembali dokumen-dokumen yang sudah terhapus sebagai dampak dari ransomware yang telah menyerang PDN.